DAMPAK KEBIJAKAN STANDARISASI NILAI UJIAN NASIONAL

Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di indonesia menghadapi 3 tantangan besar. tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing pada dalam pasar kerja global. ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu diberlakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
kualitas pendidikan di indonesia masih sangat memperihatinkan. hal tersebut tercermin, antara lain, dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi International Education Achievement (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), studi untuk kemampuan Matematika siswa SMP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta.
juga, saat ini pendidikan nasional masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol yaitu:
(1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan
(2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan
(3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan tekhnologi di kalangan akademis.
ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah geografis yaitu antara perkotaan dan pedesaan, sera antara kawasan timur Indonesia (KTI) kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan pendudukan ataupun antar gender. ada 3 faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu:
(1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input-input analisa yang tidak consisten,
(2) penyelenggara pendidikan dilakukan secara sentralistik,
(3) peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.
keberhasilan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sistem manajemen pendidikan yang baik. manajemen merupakan suatu proses sedangkan manajer dikaitkan dengan aspek organisasi dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan yang lainnya, serta bagaimana mengaturnya sehingga tercapainya tujuan sistem. manajemen tradisional menurut Juran dalam Tampubolon (2001, h.15), "3 fungsi pokok manajemen atau yang dikenal sebagai trilogi  Juran, yaitu perencanaan mutu, pengendaliam mutu, dan peningkatan mutu".
perencanaan mutu diartikan sebagai proses penyusunan langkah kegiatan secara sistematis, rasional, berkiat, dan berjangka waktu serta berdasarkan visi, misi, dan prinsip tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. pengendalian mutu diartikan sebagai semua proses pelaksanaan rencana mutu harus tetap terkendali sehingga mutu terjamin. peningkatan mutu dengan melakukan evaluasi dari perencanaan mutu. mutu pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia, sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional. bahkan dapat dikatakan masa depan bangsa terletak pada pendidikan yang berkualitas. pendidikan berkualitas hanya akan muncul apabila terdapat sekolah yang berkualitas. karena itu, upaya peningkatan mutu sekolah merupakan titik strategis dalam upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas.
dalam mewujudkan kualitas tersebut perlu adanya manajemen peningkatan mutu. manajemen peningkatan mutu sekolah adalah suatu metode penigkatan mutu yang bertumpu pada sekolah itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan tekhnik, mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. dalam peningkatan mutu yang selanjutnya disingkat MPM, terkandung upaya:
a) mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah baik kurikuler maupun administrasi,
b) melibatkan proses diagnose dan proses tindakan untuk menindak lanjuti diagnose,
c) memerlukan partisipasi semua pihak, yaitu: kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, orang tua, dan pakar.